Tugas ASP Akt Keu Pemda

Berikut Jawaban dari tugas ASP "Kasus Pemerintah Kabupaten Tanahmas Raya" . Silahkan klik disini 
Terima Kasih . Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi ^^

Perbedaan Standar Akuntansi di Indonesia dengan Perancis

Setelah membaca link ini : http://www.scribd.com/doc/21245468/AKUNTANSI-KOMPARATIF-1

saya tahu bahwasanya hukum di Prancis ini memperbolehkan perusahaan Prancis untuk mengikuti Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) atau bahkan prinsip akuntansi yang diterima umum di AS (GAAP) dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi. saat ini standar di Indonesia menggunakan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) dan sedang menuju IFRS. Untuk laporan keuangan sama yaitu neraca, laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan, laporan direktur dan auditor. Demikian cuplikan sedikit perbedaannya. Silahkan buka link yang saya berikan ini silahkan dibaca saja. Banyak dari negara lain juga diantaranya Jerman, Jepang, Belanda, dll.

Daftar Nama Provinsi Beserta Kabupaten/ Kota di Indonesia

Menurut sumber yang saya baca, sampai di Tahun 2012 ini Indonesia saat ini mempunyai 33 Provinsi dan 497 kabupaten/ kota. Di Sumatera ada 10 Provinsi, di Jawa ada 6 provinsi, di Luar Jawa ada 3 Provinsi, di Kalimantan ada 4 Provinsi, di Sulawesi ada 6 Provinsi, di Papua ada 2 Provinsi dan 2 lagi di Gorontalo dan Maluku. Berikut Linknya:
http://edwin.baculsoft.com/test/daftarkabupatenkota.txt

Peraturan Daerah APBD Kota Surabaya

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 menyatakan dalam pasal 1 menyebutkan bahwa tidak ada sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan. Pada pasal 2 lebih menjabarkan pasal 1 khususnya mengenai pendapatannya berasal dari mana saja. Untuk pasal 3 masih menjelaskan pasal 1 khususnya belanjanya berasal dari mana saja. Untuk selanjutnya bisa dibaca didownload di:
www.surabaya.go.id/files.php?id=64

APBN 2012 DEFISIT

Menurut data yang saya baca melalui sumber: www.fiskal.depkeu.go.id ini defisit. Antara pendapatan negara dengan belanja negara dan pembiayaan lebih besar belanja dan pembiayaan negara. Memang data yang saya baca ini cukup singkat tapi sudah dapat memberikan kesimpulan. Berikut data yang saya baca dapat dilihat di bawah ini :

http://blogpajak.com/apbn-indonesia-tahun-2012/

UU NO. 32 TAHUN 2004

Undang-Undang ini saya rasa sudah mencakup segala sesuatu tentang pemerintah daerah, mulai dari pemberhentiaan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Tindakan Penyidikan Terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah mendapat persutujuan tertulis dari Presiden, apa saja Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan dan masih banyak lainnya. Berikut data yang saya baca dapat dilihat di bawah ini:

http://www.djlpe.esdm.go.id/modules/_website/files/35/File/UU%2032%20Tahun%202004.pdf

UU NO. 1 TAHUN 2004

Undang-Undang ini mengatur tentang Perbendaharaan Negara. Di sini, menteri keuangan sebagai bendahara negara. Semua tugas Menteri Keuangan, apa saja yang boleh dilakukan ketika Menteri Keuangan mengelola keuangan negara, pengelolaan piutang dan utang juga diatur dalam undang-undang ini. Berikut data yang saya baca dapat dilihat di bawah ini:

http://www.bpk.go.id/web/files/2009/01/uu2004_01.pdf

UU NO. 33 TAHUN 2004

Undang-Undang ini mengatur tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Beberapa yang diatur dalam Undang-Undang ini yaitu Pinjaman Daerah, jadi pemerintah memberikan batas maksimal kumulatif yang diberikan untuk pemerintah daerah sesuai dengan perekonomian nasional. Disebutkan juga jenis dan waktu pinjaman apakah termasuk jangka pendek, menengah, atau panjang. Selain itu apabila ingin meminjam dana pemerintah juga ada persyaratannya. Dan masih banyak yang dibahas dalam Undang-Undang ini. Berikut data yang saya baca dapat dilihat di bawah ini:

http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/UU_no_33_th_2004.pdf